INFO62.News, Kotamobagu – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu bersama Polres Kotamobagu sukses melaksanakan Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (Opsgab Tim PORA) di wilayah Kota Kotamobagu, Jumat (23/5).
Kegiatan ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara Imigrasi dan Kepolisian sebagai program inovasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing.
Kepala Kantor Imigrasi Kotamobagu, Harapan Nasution, menyampaikan, “Program ini merupakan langkah konkret hasil sinergi Imigrasi dan Polres Kotamobagu untuk memastikan pengawasan orang asing di wilayah kita berjalan efektif, sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat,”ujar Nasution
Operasi dimulai dengan briefing gabungan di Kantor Imigrasi Kotamobagu, dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi Kotamobagu dan dihadiri oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian serta Kepala Satuan dan personel Sat Intelkam Polres Kotamobagu.
Tim selanjutnya melakukan pengecekan di sejumlah penginapan dan tempat tinggal yang menjadi lokasi aktivitas orang asing, di antaranya Homestay Bintang, rumah kontrakan WNA asal China di Desa Bungko, serta beberapa hotel yang rutin melaporkan keberadaan WNA melalui aplikasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).
Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Keneth Rompas, menambahkan,
“Dari hasil operasi, kami menemukan enam WNA asal China yang tinggal di Desa Bungko, 3 WNA di Hotel Sutan Raja, dan 1 WNA di Tamasya Garden Hotel. Kami mengimbau seluruh pengelola penginapan dan perusahaan penjamin agar aktif melaporkan keberadaan orang asing melalui aplikasi APOA dan mematuhi ketentuan keimigrasian,”jelas Keneth
Kegiatan ini menegaskan pentingnya pelaporan dan kepatuhan pihak pengelola penginapan dalam penggunaan aplikasi APOA, serta penguatan kerja sama lintas instansi guna mencegah potensi pelanggaran keimigrasian. Kantor Imigrasi Kotamobagu terus berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan, edukasi, dan sinergi dengan berbagai pihak dalam menjaga tertib administrasi keimigrasian di wilayah kerja.***
