INFO62.NEWS,KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memberikan peringatan kepada kontraktor pelaksana proyek pembangunan Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Kotamobagu Utara dan Kotamobagu Selatan. Peringatan ini disampaikan karena proyek-proyek tersebut belum mencapai progres yang diharapkan, sementara waktu kontrak semakin dekat dengan tenggatnya.
Kepala Dinas PUPR Kotamobagu, Claudy Mokodongan, ST, menegaskan pentingnya mempercepat pekerjaan pada kedua proyek tersebut, mengingat sudah memasuki bulan Desember. “Kami ingatkan kepada para rekanan atau kontraktor pelaksana, untuk mempercepat progres kerjanya sebelum tenggat kontrak berakhir,” ujarnya.
Peringatan ini terutama ditujukan kepada perusahaan yang memenangkan tender pembangunan Mapolsek Kotamobagu Utara dan Kotamobagu Selatan. Dinas PUPR Kotamobagu memberikan perhatian khusus pada kedua proyek ini, mengingat keterlambatan yang terjadi.
“Kami sudah dua kali melakukan Show Cause Meeting (SCM) untuk mengungkap penyebab pasti keterlambatan pekerjaan pada dua mapolsek ini,” lanjut Claudy Mokodongan. Dinas PUPR menyatakan bahwa progres pembangunan kedua gedung tersebut masih di bawah 70 persen.
Menurut Claudy, jika kontraktor proyek Mapolsek Kotamobagu Selatan dapat menyelesaikan pengecoran dalam minggu ini, progresnya akan meningkat menjadi sekitar 60 persen. Begitu juga dengan Mapolsek Kotamobagu Utara, yang jika pengecorannya selesai, progresnya akan naik menjadi sekitar 70 persen.
Anggaran untuk pembangunan Mapolsek Kotamobagu Utara mencapai lebih dari Rp2 miliar, sementara Mapolsek Kotamobagu Selatan dianggarkan lebih dari Rp1 miliar. Meskipun begitu, Claudy menegaskan bahwa tidak akan ada addendum atau penambahan waktu untuk kedua proyek tersebut.
“Addendum tidak, tapi kemungkinan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan konsekuensi denda keterlambatan,” tandasnya.
Pemkot Kotamobagu berharap kedua proyek pembangunan Mapolsek dapat segera diselesaikan sesuai dengan rencana, untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di wilayah tersebut.
